DPP PKB Bahas AI Dapat Ciptakan Tantangan Otoritas Keagamaan

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Hasanuddin Wahid mengungkapkan, Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang berkembang dengan cepat menciptakan tantangan otoritas keagamaan. Otoritas keagamaan nantinya ada di AI atau tetap di tokoh-tokoh agama.

Hal tersebut disampaikan Hasanuddin Wahid saat membuka Diskusi Publik yang bertajuk "Ruang Temu AI dan Agama Menyongsong Masa Depan Kehidupan Beragama di Era AI" di kantor DPP PKB, Jakarta (15/07/2026).

Hasanuddin Wahid mengatakan, dengan munculnya kecerdasan buatan, membuat para tokoh agama rendah diri. Dia memberi contoh ketika ada santri bertanya kepada gurunya, tetapi santri tersebut memberikan perbandingan dengan mengutip AI.

"Ini kan gawat, kalau kiai sampai rendah diri. Sementara AI ciptaan manusia, sementara kiai ciptaan Tuhan," katanya.

Pria yang akrab disapa Cak Hasan Ini mengungkapkan, selain otoritas keagamaan, tantangan lain akibat perkembangan AI ini adalah tentang etika dan hakikat kemanusiaan. AI ciptaan manusia, sehingga dikhawatirkan bisa menggeser etika ke depannya.

"Saya tidak tahu apakah sedahsyat itu. Tapi itulah yang dialami oleh para pemuka agama," ungkapnya.

Ia menambahkan, kecerdasan buatan semestinya bisa membantu kehidupan beragama yang lebih baik lagi. AI adalah alat, tidak bisa menggantikan subjek dan menggantikan agama, menggantikan kehidupan beragama, tidak bisa menggantikan pemuka agama.

"Oke, AI bisa menganalisis data, menghadirkan sejumlah referensi, tapi tetap saja AI adalah alat tidak menggantikan peran-peran guru rakyat, guru bangsa atau guru-guru yang lain. Kenapa? AI tidak punya tatapan mata yang meneduhkan," ujarnya.

AI dan Teknologi Disruptif

Sementara itu, Ketua Korika (Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial Indonesia), Hammam Riza mengatakan, AI merupakan teknologi disruptif, dengan kata lain memberi dampak, dengan latar belakang bahwa teknologi itu diadopsi, kemudian dibawa ke dalam sebuah ekosistem. Tentu saja teknologi ini harus dilekatkan ke dalam sendi-sendi kehidupan.

"Tahun 2023 AI sudah merambah dalam kehidupan masyarakat yang kita sebut sebagai generatif AI. Tetapi AI bukan sesuatu yang baru seperti Chat GPT, Microsof CoPilot, Antropic Cloud," katanya.

Hammam Riza mengungkapkan, bangsa Indonesia akan menghadapi Artificial Super Intelligence/General Intelligence. Bagaimana teknologi itu dibenturkan atau disandingkan dengan agama? Itulah yang menjadi pertanyaan penting.

Ada persinggungan, lanjut Hammam mengatakan, antara pemanfaatan teknologi, apakah teknologi itu menguatkan atau menambah keimanan kita, menambah kedekatan kita, atau sebaliknya menjauhkan kita dari agama itu sendiri.

"AI memberikan inovasi, efisiensi, analitik dan otomatisasi. Agama memberikan ahlak, empati, keadilan, kejujuran dan kemanusiaan. AI seperti apa yang bisa digunakan. Kita semua tidak tahu jawabannya, apakah jawaban itu sudah berakhlak, sudah bertanggungjawab, terpercaya, itu semua adalah nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa AI yang kita jalankan adalah AI yang bisa bertanggung jawab. Kementerian Komdigi sudah memiliki peta jalan tentang AI ke depan, adalah AI yang bertanggung jawab, inklusif, karena AI seperti halnya internet adalah sebuah keniscayaan.

"Kalau ditemukan ujaran kebencian, hoaks, kira-kira siapa yang bertanggung jawab, AI nya atau manusianya, yang membuat konten itu," ujarnya.

Hammam menambahkan, jika dikaitkan dengan agama, maka AI yang digunakan adalah AI yang bertanggung jawab, terpusat kepada kemanusiaan, bisa dipercaya dan moderasi beragama.

AI menurutnya, bisa membuka peluang membangun kehidupan beragama yang lebih baik bukan menjadi distorsi. AI itu potensi dan yang mengendalikan potensi itu adalah kita, manusia.

"Peradaban itu tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga mementingkan nilai kemanusiaan," pungkasnya. (*)