Eks Ketua KPU Sulsel: Pilkada Melalui DPRD Adalah Kemunduran Demokrasi

MAKASSAR, Sulawesi Selatan - Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, Faisal Amir mengatakan, wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah kemunduran demokrasi.

"Sekarang ini kita udah melaksanakan Pilkada langsung, jadi wacana Pilkada melalui DPRD hari ini adalah kemunduran berdemokrasi," katanya saat dikonfirmasi redaksi foresindonesia.id via WhatsApp, Kamis (30/07/2026).

Hal tersebut disampaikan Faisal Amir saat menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang mengungkapkan bahwa opsi wacana sistem pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) asimetris, Jumat (24/07/2026).

Faisal Amir mengungkapkan, skema Pilkada langsung dan Pilkada melalui DPRD semuanya konstitusional, hanya Pilkada langsung lebih mendekatkan Kepala Daerah dengan rakyat.

"Semuanya konstitusional, hanya saja Pilkada langsung ini lebih mendekatkan Kepala Daerah dengan rakyatnya," ujarnya.

Ia mengatakan, terkait Pilkada asimetris regulasinya harus diperketat dan dipertegas, sebab tetap ada besaran biaya anggarannya.

"Biaya besar calon dalam Pilkada ada dua: pertama, biaya mahar di partai politik dan kedua, money politik. Ini saja yang diperketat dan dipertegas," ujarnya.

Faisal Amir mengungkapkan, walaupun Pilkada DPRD dengan Pilkada langsung besaran anggaran biayanya tetap sama, maka aturannya harus diperketat dan dipertegas.

"Penghematan biaya Pilkada DPRD itu hanya ada pada penggunaan APBD/APBN dalam penyelenggaraan di KPU/BAWASLU, tidak berbanding lurus dengan pencegahan korupsi karena bagi calon biayanya tetap sama besarnya dengan Pilkada langsung," pungkanya. (*)