NASIONAL
18 artikel dalam rubrik ini
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Presiden Tak Teken Keppres PAW Ombudsman, Dorong Wahidah Suaib
Koalisi Masyarakat Sipil ini mengatakan, ditengah kritik tajam publik atas penetapan Radian Syam yang menyimpang dari urutan hasil seleksi, menyingkirkan hak politik perempuan yang dijamin oleh konstitusi dan sejumlah UU dan proses pengusulannya diduga cacat administrasi, termasuk soal nama yang tidak pernah diumumkan secara resmi dan terbuka dalam penetapan oleh Komisi II DPR RI dan Paripurna DPR RI.
Kemenag Susun Pedoman Safeguarding Pesantren, Perkuat Keselamatan dan Pelindungan Santri
Kementerian Agama menyusun Pedoman Safeguarding Pesantren Ramah Anak Tahun 2026 untuk memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan santri. Penyusunan pedoman melibatkan KPAI, kementerian terkait, Bareskrim Polri, organisasi masyarakat, serta unsur pesantren agar sistem perlindungan santri dapat diterapkan secara komprehensif dan tetap selaras dengan nilai-nilai pesantren.
Rumah Pancasila Soroti Kabinet Bayangan, Minta Dugaan Dana Asing Diusut
Pembentukan Kabinet Bayangan yang digagas Feri Amsari mendapat kritik dari Rumah Pancasila. Ketua Pusat Studi dan Kajian Rumah Pancasila Prihandoyo Kuswanto mempertanyakan legitimasi kelompok tersebut dan meminta PPATK menelusuri dugaan aliran dana asing, sementara penggagas menegaskan Kabinet Bayangan dibentuk sebagai wadah masyarakat sipil untuk mengawal kebijakan pemerintah.
Kemenag Matangkan Persiapan PPSN 2026 di Malang, Usung Ekoteologi Pertemuan Kepramukaan Santri
Kementerian Agama RI mematangkan persiapan Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) 2026 melalui rapat koordinasi di Malang, Jawa Timur, 7–9 Agustus 2026. Agenda nasional tersebut mengusung ekoteologi sebagai tema utama, dengan mendorong santri mengintegrasikan nilai keimanan, kepesantrenan, kepramukaan, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
Peminat MagangHub Membludak, Lebih dari 400 Ribu Orang Daftar pada Tahap Pertama
Program Magang Nasional (MagangHub) yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendapat sambutan tinggi dari masyarakat. Pada pembukaan tahap pertama, jumlah pendaftar telah melampaui 400 ribu orang, jauh melebihi kuota awal yang disediakan sebanyak 50 ribu peserta.
Pendaftaran Upacara HUT ke-81 RI di Istana Dibuka, Kuota 8.100 Peserta Disiapkan
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mulai membuka pendaftaran masyarakat yang ingin mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Pendaftaran berlangsung hingga 7 Agustus 2026 atau akan ditutup lebih awal apabila kuota peserta telah terpenuhi.
Mentan Ajak Organisasi Pemuda Awasi Dugaan Penyimpangan Beras Fortifikasi
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa untuk mengawal upaya pemerintah memberantas dugaan penyimpangan dalam program beras fortifikasi. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat hingga puluhan triliun rupiah dan harus ditindak sebagai bagian dari upaya melindungi hak masyarakat memperoleh pangan bergizi dengan harga terjangkau.
Menag Nasaruddin Umar Akan Pimpin Istighatsah dan Tabligh Akbar 10.000 Jamaah se-Jawa Timur
Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. dijadwalkan memimpin Tabligh Akbar dalam rangkaian Bridging to International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Minggu (2/8/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama RI bersama Ittihad Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) tersebut juga akan diisi Seminar Nasional serta Istighatsah yang diperkirakan dihadiri sekitar 10.000 jamaah dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Partai Gerindra Kaji Ulang Hasil Survei Terbaru SMRC
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto tentunya menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan dan memperbaiki tatanan pemerintahan.
Forum Demokrasi Milenial Indonesia Desak DPR RI Tetapkan Wahidah Suaib Sebagai Anggota Ombudsman RI
Jangan sampai proses administrasi dan politik kelembagaan justru mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.