KPU Balikpapan Tekankan Pentingnya Literasi Digital

KOTA BALIKPAPAN, Kalimantan Timur - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menekankan kepada pemilih bahwa pentingnya literasi digital dalam proses kepemiluan.

Hal tersebut disampaikan anggota KPU Kota Balikpapan Divisi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Suhardy. Menurutnya, di era digital, demokrasi tidak hanya soal pertaruhan di bilik suara, atau mengabaikan sebuah informasi. 

Suhardy mengatakan, Pemilu sering dipahami sebatas momentum masyarakat ketika datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak pilihnya. 

"Padahal proses menentukan pilihan sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum hari pemungutan suara," kata Suhardy kepada redaksi foresindonesia.id via telepon, Kamis, (27/07/2026).

Suhardy menjelaskan, bahwa di era digital ruang kampanye telah berpindah dari lapangan terbuka ke layar ponsel. Hal tersebut terjadi setiap hari ketika masyarakat membaca berita online, menonton YouTube, reels dan media sosial lainnya.

Pada ruang digital, lanjut Suhardy mengungkapkan, pertarungan gagasan tidak lagi hanya melalui debat publik atau pertemuan tatap muka, tetapi juga dengan algoritma sosial media yang membentuk cara pandang masyarakat sebagai pemilih.

"Di sinilah literasi digital menjadi salah satu prasyarat utama agar demokrasi tumbuh lebih sehat, jadi bukan sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi," ungkapnya. 

Anggota KPU Kota Balikpapan ini mengungkapkan, literasi digital dimanfaatkan untuk mencari, memahami, mengevaluasi dan kemampuan memverifikasi informasi secara kritis, sebelum dipercaya. Dalam konteks pemilu, kemampuan itu menjadi benteng pertama melindungi kualitas pilihan politik pemilih. 

"Di saat sekarang inilah, maka KPU Kota Balikpapan memfokuskan kegiatannya pada literasi digital kepada pemilih. Seorang pemilih yang memiliki literasi digital baik, tidak akan mudah terpengaruh dengan konten-konten provokatif, hoaks, ujaran kebencian dan lainnya," ujar Suhardy. 

Ia berharap, para pemilih terlebih dahulu perlu memeriksa sumber informasi yang diterima lalu membandingkan dengan sumber media yang kredibel.

"Pemilih diharapkan punya kesadaran untuk memeriksa sumber informasi, membandingkannya dengan media kredibel, melihat konteks secara utuh, dan menyadari bahwa tidak semua yang viral itu benar," kata Suhardy. 

Lebih jauh, Suhardy menjelaskan, kendati pelaksanaan Pemilu di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan tingkat partisipasinya, dari Pemilu 2014 sebesar 69 %, 2019 sebesar 80 % dan 2024 mencapai 79 %, belum tentu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi. 

"Demokrasi tidak hanya membutuhkan banyak pemilih, tetapi juga pemilih yang mengambil keputusan politiknya berdasarkan informasi yang benar. Pendidikan pemilih tidak cukup berhenti pada ajakan datang ke TPS untuk mencoblos, tetapi juga memastikan pemilih datang ke TPS dengan bekal pengetahuan yang memadai. Maka pada Pemilu 2029 mendatang, hakikatnya adalah membangun pemilih yang melek digital," pungkasnya. (*)