Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2027

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil meminta DPR RI dan pemerintah tidak menunda pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi wajib anggaran pendidikan hingga 2028 sebagaimana batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mendorong kebijakan tersebut mulai diterapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2027.

Desakan tersebut disampaikan melalui surat yang diserahkan kepada DPR RI pada Rabu (5/8/2026). Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Edhy Kurniawan, mengatakan putusan MK memberikan tenggat waktu paling lambat hingga APBN 2028, sehingga pemerintah dan DPR memiliki ruang untuk merealisasikan pemisahan anggaran lebih awal.

Menurutnya, pemisahan anggaran diperlukan agar Program MBG tidak lagi menggunakan dana yang berasal dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Koalisi menilai penggunaan dana pendidikan untuk mendanai MBG berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi sektor pendidikan. Berdasarkan struktur APBN 2026, kebutuhan anggaran MBG diperkirakan mencapai sekitar Rp268 triliun, dengan sekitar Rp230 triliun di antaranya bersumber dari alokasi anggaran pendidikan.

Edhy mengatakan putusan MK harus menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2027 agar pendanaan program MBG dialokasikan melalui pos anggaran tersendiri tanpa mengurangi porsi anggaran pendidikan.

Selain mendorong perubahan struktur anggaran, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama masyarakat sipil untuk membahas skema pendanaan MBG dalam RAPBN 2027.

Menurut Koalisi, pelibatan masyarakat dalam pembahasan anggaran merupakan bagian dari prinsip transparansi dan partisipasi publik, terutama menjelang penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR pada pertengahan Agustus.

Koalisi berharap pembahasan bersama DPR dapat memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berjalan sesuai amanat hukum sekaligus menjaga keberlanjutan pendanaan sektor pendidikan.