Topik (Tag)

#DPR RI

Ditemukan 5 artikel dengan topik ini

Kembali
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2027
POLITIK
5 Agustus 2026

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2027

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR RI dan pemerintah segera memisahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi wajib anggaran pendidikan mulai APBN 2027. Desakan tersebut disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pemisahan pendanaan MBG dari dana pendidikan paling lambat pada APBN 2028.

Forum Demokrasi Milenial Indonesia Desak DPR RI Tetapkan Wahidah Suaib Sebagai Anggota Ombudsman RI
NASIONAL
28 Juli 2026

Forum Demokrasi Milenial Indonesia Desak DPR RI Tetapkan Wahidah Suaib Sebagai Anggota Ombudsman RI

Jangan sampai proses administrasi dan politik kelembagaan justru mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.

Penunjukan PAW Ombudsman, ICW: DPR RI Jaga Independensi
NASIONAL
24 Juli 2026

Penunjukan PAW Ombudsman, ICW: DPR RI Jaga Independensi

DPR RI telah memiliki rujukan yang jelas, yakni hasil seleksi calon Anggota Ombudsman periode sebelumnya yang telah disertai nomor urutan. Calon yang berada pada nomor urut berikutnya, yaitu Wahida Suaib.

Koalisi Masyakat Sipil Desak DPR RI Tetapkan Wahidah Suaib PAW Ombudsman
NASIONAL
24 Juli 2026

Koalisi Masyakat Sipil Desak DPR RI Tetapkan Wahidah Suaib PAW Ombudsman

Wahidah Suaib (Mantan Komisioner Bawaslu Republik Indonesia periode 2008-2012 yang dikenal sebagai aktivis perempuan yang cukup vokal memperjuangkan integritas Pemilu, kesetaraan gender dan demokrasi inklusif) menempati uruta pertama daftar cadangan tersebut (nomor urut ke-10 secara keseluruhan).

DPR RI Tetapkan PAW Ombudsman, Wahidah Suaib: Tunggu SK Presiden
NASIONAL
22 Juli 2026

DPR RI Tetapkan PAW Ombudsman, Wahidah Suaib: Tunggu SK Presiden

Wahidah Suaib merupakan calon anggota Ombudsman untuk masa jabatan 2026 - 2031 berada di nomor urut 10 yang ditetapkan dan disepakati oleh Komisi II DPR RI.